Sejarah pemerintahan kota merupakan perjalanan panjang transformasi organisasi masyarakat, mulai dari pemukiman benteng sederhana hingga menjadi entitas politik administratif yang kompleks. Di masa lampau, pemerintahan kota sering kali berpusat pada kekuasaan absolut raja atau penguasa lokal, di mana kota berfungsi sebagai pusat pertahanan dan pemungutan upeti. Struktur ini kemudian berevolusi secara signifikan seiring munculnya piagam kota di Eropa pada Abad Pertengahan yang memberikan otonomi khusus bagi warga kota dan kaum pedagang.
Era Kolonial dan Modernisasi
Di Indonesia, sejarah pemerintahan kota tidak terlepas dari pengaruh kolonial. Pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan sistem Gemeente (kotamadya) untuk mengatur kawasan urban yang berkembang pesat. Pada fase ini, tata kelola kota mulai memiliki struktur birokrasi formal, meskipun partisipasi masyarakat pribumi masih sangat terbatas. Pemerintahan difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar, pengaturan pasar, dan zonasi wilayah untuk kepentingan ekonomi kolonial.
Pasca-Kemerdekaan dan Otonomi
Setelah kemerdekaan, konsep pemerintahan kota mengalami demokratisasi besar-besaran. Melalui undang-undang otonomi daerah, kota diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Kepemimpinan kota kini ditentukan melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat, menjadikan Wali Kota dan DPRD sebagai pilar utama pembangunan.
Saat ini, pemerintahan kota menghadapi tantangan baru dalam bentuk digitalisasi dan tuntutan layanan publik yang cepat. Transformasi menjadi Smart City bukan sekadar tren, melainkan evolusi lanjut dari sejarah panjang tata kelola wilayah demi menciptakan lingkungan yang inklusif, berkelanjutan, dan transparan bagi seluruh warganya.
Perkembangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya
Artikel ini akan membawa Anda menelusuri lorong waktu pemerintahan Kota Tasikmalaya, mulai dari statusnya sebagai Kota Administratif hingga menjadi Kota Otonom dengan pemimpin-pemimpin yang visioner.
Jejak Kepemimpinan dan Transformasi Pemerintahan Kota Tasikmalaya (1976–2026)
Kota Tasikmalaya, yang sering dijuluki sebagai “Mutiara dari Priangan Timur“, memiliki sejarah birokrasi yang panjang dan dinamis. Perjalanannya tidak dimulai langsung sebagai kota mandiri, melainkan berevolusi dari sebuah pusat pertumbuhan di bawah naungan Kabupaten Tasikmalaya hingga akhirnya berdiri tegak sebagai Kota Otonom pada tahun 2001.
1. Era Kota Administratif (1976–2001)
Sebelum menjadi kota otonom, Tasikmalaya berstatus Kota Administratif (Kotatif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1976. Pada masa ini, pemimpin tertinggi disebut Wali Kota Administratif yang bertanggung jawab kepada Bupati Tasikmalaya. Para Perintis di Masa Kotatif:
- Drs. H. Oman Roesman (1976–1981): Sebagai Wali Kota pertama, beliau meletakkan batu pertama birokrasi perkotaan di Tasikmalaya.
- H. Yeng Ds. Partawinata (1981–1989): Memperkuat infrastruktur dasar perkotaan selama hampir dua dekade awal.
- Drs. H. Wahyu (1989–1992): Menjabat di masa transisi menuju modernisasi awal 90-an.
- H. Erdhi Hardhiana (1992–1999): Kepemimpinannya mencakup masa-masa akhir Orde Baru hingga awal Reformasi.
- Drs. H. Bubun Bunyamin (1999–2001): Wali Kota Kotatif terakhir yang kemudian mengawal transisi bersejarah Tasikmalaya menjadi Kota Otonom.
2. Lahirnya Kota Otonom dan Kepemimpinan Definitif
Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2001, Tasikmalaya resmi menjadi Kota Otonom. Ini adalah titik balik di mana rakyat Tasikmalaya mulai memiliki otoritas penuh dalam mengelola rumah tangganya sendiri.
Drs. H. Bubun Bunyamin (2002–2007)
Bubun Bunyamin mencatatkan sejarah sebagai Wali Kota Tasikmalaya pertama di era otonomi. Ia didampingi oleh H. Syarif Hidayat sebagai Wakil Wali Kota. Fokus utamanya adalah pembentukan struktur perangkat daerah (SOTK) dan penataan aset yang sebelumnya menyatu dengan Kabupaten Tasikmalaya.
Drs. H. Syarif Hidayat, M.Si. (2007–2012)
Naik kelas dari Wakil Wali Kota, Syarif Hidayat memenangkan Pilkada langsung pertama. Masa jabatannya ditandai dengan penguatan identitas Tasikmalaya sebagai Kota Santri. Beliau sangat menekankan nilai-nilai religius dalam birokrasi dan mulai menata pusat perdagangan seperti Cihideung agar lebih tertib.
3. Era Akselerasi Infrastruktur: Budi Budiman & Muhammad Yusuf
Drs. H. Budi Budiman (Periode I: 2012–2017 & Periode II: 2017–2020)
Budi Budiman dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Di bawah kepemimpinannya, wajah kota berubah drastis.
- Pembangunan Ikonik: Pembangunan jalan lingkar utara, renovasi besar-besaran RSUD dr. Soekardjo, dan renovasi Masjid Agung Tasikmalaya.
- Ekonomi: Tasikmalaya mulai dilirik investor nasional, ditandai dengan menjamurnya hotel berbintang dan pusat perbelanjaan modern.
- Urusan Pendidikan: Beliau mendorong Tasikmalaya menjadi pusat pendidikan di Priangan Timur dengan mendukung keberadaan universitas-universitas besar.
Drs. H. Muhammad Yusuf (2020–2022)
Setelah Budi Budiman tersandung masalah hukum, Muhammad Yusuf naik dari posisi Wakil menjadi Wali Kota definitif. Meski masa jabatannya singkat, beliau fokus pada penuntasan target RPJMD 2017-2022, perbaikan drainase untuk mengatasi banjir perkotaan, dan penanganan pandemi COVID-19 yang sangat krusial kala itu.
4. Masa Transisi: Penjabat Wali Kota (2022–2025)
Sebelum Pilkada Serentak 2024, pemerintahan dipimpin oleh Penjabat (Pj) Wali Kota yang ditunjuk oleh Kemendagri, yakni Dr. Cheka Virgowansyah. Beliau dikenal dengan gerakan “Tasik Resik” (pengelolaan sampah) dan upaya digitalisasi layanan publik melalui super app daerah.
5. Era Baru: Viman Alfarizi Ramadhan (2025–Sekarang)
Memasuki tahun 2026, Kota Tasikmalaya dipimpin oleh tokoh muda enerjik, Viman Alfarizi Ramadhan, ST., MBA, bersama wakilnya Rd. Diky Candra Negara. Dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, pasangan ini membawa visi besar menuju Tasikmalaya Maju, Nyaman, dan Religius.
7 Program Unggulan (Sapta Utama):
Saat ini, di bawah komando Viman Alfarizi, pemerintah kota menjalankan tujuh program prioritas yang menyentuh langsung akar rumput:
- Tasik Pintar: Beasiswa mahasiswa berprestasi dan perbaikan fasilitas sekolah dasar.
- Tasik Religius: Penguatan program “One Kelurahan One Hafidz” (OHAN HAFIDZ) dan dukungan bagi 15.000 santri diniyah.
- Tasik Pelak (Pertumbuhan Ekonomi Lokal): Fokus pada UMKM dan ekonomi kreatif untuk menekan angka pengangguran.
- Tasik Melayani: Digitalisasi total layanan publik agar warga bisa mengurus dokumen dari rumah.
- Tasik Nyaman: Perbaikan jalan lingkungan dan optimalisasi ratusan titik Penerangan Jalan Umum (PJU).
- Tasik Resik: Penataan TPA Ciangir dan edukasi pemilahan sampah dari sumbernya.
- Tasik Gemas (Gerakan Masyarakat Sehat): Intervensi gizi untuk menekan angka stunting secara masif.
Penutup
Pemerintahan Kota Tasikmalaya telah membuktikan bahwa adaptasi adalah kunci. Dari sebuah kota kecil di kaki Gunung Galunggung, kini ia telah bertransformasi menjadi pusat gravitasi ekonomi di Jawa Barat bagian tenggara. Tantangan ke depan, mulai dari kemiskinan hingga kemacetan, menjadi tugas berat bagi kepemimpinan Viman Alfarizi untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi berjalan selaras dengan marwah Tasikmalaya sebagai Kota Santri yang berakhlakul karimah.